Disdikpora Pandeglang Pesan Laptop Core i9 untuk TK dan PAUD Negeri
FOKUS PANDEGLANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang mengalokasikan anggaran sebesar Rp800 juta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 untuk pengadaan laptop bagi 40 sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri.
Pengadaan dilakukan melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Pandeglang dengan mekanisme e-katalog. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF) Disdikpora Pandeglang, R. Karna Suyana, mengatakan proses pemesanan masih berlangsung.
“Sekarang masih proses pemesanan di e-katalog. Proses ini kami tunggu sampai Oktober. Jadi masih on the process,” ujar Karna, Sabtu (20/9/2025).
Prioritas untuk Sekolah Negeri
Karna menjelaskan, bantuan hanya diberikan kepada TK dan PAUD Negeri. “Untuk 40 sekolah TK atau PAUD Negeri, kalau swasta tidak karena belanjanya di belanja modal, bukan belanja hibah,” katanya.
Menurutnya, pemerintah daerah berkewajiban memprioritaskan sekolah negeri. “Kalau swasta kan punya yayasan. Sementara yang negeri memang tanggung jawab pemerintah,” tegasnya.
Alasan dan Spesifikasi
Karna menambahkan, seluruh TK dan PAUD Negeri di Pandeglang saat ini belum memiliki laptop sehingga program ini menjadi prioritas. Disdikpora menunjuk CV Sekar Citra Sejahtera sebagai penyedia karena penawaran harga sesuai spesifikasi yang diminta.
“Perusahaan ini yang terpilih karena spesifikasi yang kami keluarkan sesuai dengan harga yang ditawarkan. Jadi kompatibel,” ujarnya.
Terkait merek, pihaknya tidak menentukan nama tertentu untuk menghindari kesan monopoli. “Yang pasti proses ini sudah sesuai Perpres pengadaan barang dan jasa,” jelas Karna.
Spesifikasi laptop disebut memiliki prosesor berperforma tinggi. “Insyaallah tinggi, core i9,” katanya.
Anggaran dan Realisasi
Anggaran Rp800 juta dialokasikan dengan pagu Rp20 juta per unit. Namun, Karna memperkirakan realisasi harga akan lebih rendah dari pagu.
Status Terkini
Hingga saat ini, proses pengadaan masih berjalan dan ditargetkan selesai pada Oktober 2025. Sejumlah pihak mengapresiasi program ini, namun ada pula yang mempertanyakan kebijakan yang hanya memprioritaskan sekolah negeri.
