BREAKING NEWS

BPK RI Periksa Pengelolaan PAD Pemprov Banten dan Operasional Bank Banten

FOKUS BANTEN - BPK RI memeriksa pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan operasional Bank Banten periode 2024–2025. Pemprov Banten capai tindak lanjut 85,12 persen, di atas rata-rata nasional.

BPK RI Periksa Pengelolaan PAD Pemprov Banten dan Operasional Bank Banten

Pemeriksaan PAD Banten oleh BPK RI

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) resmi melakukan pemeriksaan atas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Banten untuk periode Tahun 2024 hingga Triwulan III Tahun 2025.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten, Firman Nurcahyadi, menyebutkan audit ini dilakukan untuk memastikan manajemen pendataan berjalan optimal sekaligus menggali potensi PAD.

“Kita berharap dengan manajemen pendataan yang lebih baik, bisa mendorong kenaikan PAD Provinsi Banten di masa depan,” ujar Firman saat Entry Meeting di Pendopo Gubernur Banten, KP3B-Curug, Kota Serang, Kamis (4/9/2025).

Audit Operasional Bank Banten

Selain PAD, BPK RI juga menyoroti operasional PT Bank Banten (Perseroda). Pemeriksaan ini diharapkan menjadi momentum penguatan Bank Banten agar sejajar dengan bank pembangunan daerah lainnya.

Firman menegaskan, hasil pemeriksaan tidak hanya berupa evaluasi, tetapi juga rekomendasi untuk perbaikan.

Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

BPK RI mencatat capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Pemprov Banten hingga semester I 2025 telah mencapai 85,12 persen sejak tahun 2005.

“Capaian ini sudah di atas rata-rata nasional dan menempatkan Banten di posisi ketiga tertinggi se-Jawa Sumatera,” kata Firman.

Komitmen Pemprov Banten Tingkatkan PAD

Gubernur Banten Andra Soni menegaskan, PAD merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung kemandirian fiskal daerah.

“Optimalisasi PAD menjadi ukuran kinerja keuangan daerah sekaligus cerminan kemampuan pembangunan dan pelayanan publik,” ujarnya.

Andra juga menilai pemeriksaan BPK RI bukan hanya evaluasi, tetapi juga sarana pembelajaran dan perbaikan tata kelola.

Otonomi Daerah dan Performance Budget

Dalam konteks otonomi daerah, Andra menjelaskan adanya pergeseran dari traditional budget ke performance budget, yaitu sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada hasil dan kinerja.

“Anggaran harus mencerminkan efisiensi, efektivitas, serta kepentingan publik. Komitmen kami adalah mendukung penuh proses pemeriksaan ini demi memperbaiki pengelolaan PAD dan memperkuat Bank Banten,” pungkasnya.

Penulis: Fuad

Berita Terbaru
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image