Wujudkan Keamanan Transportasi Publik, Polri dan KCI Rancang Sistem Pengamanan Terpadu

JAKARTA, FOKUS – Dalam upaya memperkuat pengamanan operasional dan mencegah aktivitas ilegal di wilayah milik PT Kereta Api Indonesia (KAI), Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri menggelar rapat kelompok kerja (Pokja) dengan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI). Pertemuan ini juga menjadi momen penyusunan naskah kerja sama strategis antarlembaga.

Rapat berlangsung pada Selasa, 3 Juni 2025, bertempat di Hotel Grandhika Iskandarsyah, Jakarta Selatan, mulai pukul 09.00 hingga 13.30 WIB. Kegiatan ini dihadiri berbagai pihak dari kepolisian, manajemen KCI, hingga stakeholder terkait.

Antisipasi Gangguan dan Aktivitas Ilegal

Kepala Auditor Sispamobvitnas TK III Ditpamobvit, Kombes Pol Imam Turmudi, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa rapat ini bertujuan untuk membahas potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dalam operasional PT KCI serta penanganan aktivitas masyarakat yang tidak sah di area milik KAI.

“Kerja sama ini difokuskan pada pengamanan operasional dan apabila terjadi tindak pidana, maka penanganannya bisa dilakukan oleh personel Baharkam yang sudah melekat di KCI atau melalui proses penegakan hukum di wilayah kejadian,” ujar Kombes Imam.

Regulasi dan Skema Pengamanan

Kombes Imam juga menyoroti dasar hukum yang mendasari kerja sama tersebut. Ia merujuk pada:

• Perkabaharkam Polri No. 1 Tahun 2019 tentang Bantuan Pengamanan
• Pasal 5 hingga Pasal 8 yang mengatur bentuk jasa pengamanan (terbuka dan tertutup), jasa sistem manajemen pengamanan (SMP), serta pembiayaan berdasarkan PP RI No. 76 Tahun 2020 tentang PNBP

Ia menegaskan bahwa PT KCI tergolong objek vital nasional, namun tidak memiliki Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska), hanya security area internal.

“Karena itu, perlu kolaborasi teknis dengan Bareskrim untuk memperkuat sistem pengamanan di PT KCI dan KAI,” imbuhnya.

Dihadiri Unsur Strategis

Rapat ini dipimpin oleh Toto Fajar Prasetyo (VP Keamanan dan Keselamatan PT KCI) dan Kombes Pol Nuryanto, S.I.K., M.Si. (Kabagpakatkerma Rokerma KL Sops Polri). Beberapa pihak penting turut hadir dalam agenda ini, antara lain:

• Manajemen dan Biro Hukum PT KCI
• Kabag Kerma Stamaops
• Divisi Hukum Polri
• Baharkam Polri
• Korps Brimob Polri
• Bareskrim Polri
• Stakeholder keamanan terkait

Langkah ini menjadi bagian dari sinergi antara Polri dan operator transportasi publik untuk menjamin keamanan masyarakat pengguna commuter line.

Penulis: Habudin
Editor: Fadly