3,8 Juta Pekerja di Banten Belum Terlindungi Jaminan Sosial, BPJS Minta Pemprov Bertindak

SERANG, HITAM PUTIH – Jutaan pekerja di Provinsi Banten belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kondisi ini menempatkan mereka dalam posisi rentan terhadap risiko ekonomi akibat kecelakaan kerja atau peristiwa sosial lainnya.

Hal ini terungkap dari laporan terbaru BPJS Ketenagakerjaan yang dirilis per 31 Maret 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas buruh di Banten masih belum terdaftar dalam program perlindungan sosial yang semestinya menjadi hak dasar setiap pekerja.

3,8 Juta Pekerja Belum Terlindungi

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan:

• Dari total 5,79 juta penduduk usia kerja di Banten, hanya 46,28 persen yang telah terlindungi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

• Artinya, terdapat sekitar 3,8 juta pekerja yang belum memiliki perlindungan jaminan sosial sama sekali.

• Kelompok yang paling rentan meliputi perangkat desa, BPD, RT/RW, serta kader kemasyarakatan yang bekerja di akar rumput tanpa perlindungan memadai.

“Angka tersebut mencerminkan urgensi perlindungan lebih merata,” tulis BPJS Ketenagakerjaan Banten dalam laporan yang dikutip Radarbanten.co.id, Rabu, 11 Juni 2025.

Manfaat yang Sudah Disalurkan

Meski angka perlindungan masih rendah, BPJS Ketenagakerjaan Banten mencatat sejumlah penyaluran manfaat jaminan sosial selama tahun 2025:

• Rp 1,1 triliun manfaat disalurkan kepada peserta di seluruh cabang BPJS Banten.

• Rp 67,25 miliar beasiswa disalurkan kepada 15.410 anak peserta yang orang tuanya meninggal dunia sejak 2023.

  • Beasiswa dapat mencapai Rp 174 juta per anak, dari jenjang TK hingga perguruan tinggi.

• Khusus untuk non-ASN di Pemprov Banten, manfaat yang dicairkan mencapai Rp 9,03 miliar.

Sementara itu, dari potensi 112.665 pekerja ekosistem desa, baru 26.994 orang (55,11 persen) yang terdaftar sebagai peserta aktif.

Tantangan: Rendahnya Kepatuhan dan Minimnya Literasi

BPJS Ketenagakerjaan juga mengungkap sejumlah hambatan utama dalam perluasan cakupan jaminan sosial di Banten:

• Rendahnya kepatuhan pengusaha dalam mendaftarkan karyawannya.

• Kurangnya literasi masyarakat tentang pentingnya jaminan sosial.

Untuk itu, BPJS berharap Pemprov Banten mengambil langkah lebih aktif:

“Pemprov Banten diharapkan memperkuat regulasi serta mengoptimalkan peran edukatif pemerintah daerah kabupaten/kota,” tegas laporan itu.

Penulis: Fuad Hasan
Editor: Ibrahim