Cilegon Alokasikan Rp1 Triliun untuk Belanja Pegawai

FOKUS CILEGON - Pemerintah Kota Cilegon telah menetapkan arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Penetapan ini menunjukkan prioritas pembangunan daerah yang berfokus pada belanja pegawai dan sektor pendidikan. Namun, porsi anggaran untuk belanja pegawai menarik perhatian karena jumlahnya hampir dua kali lipat dibandingkan alokasi pendidikan.

Dominasi Belanja Pegawai dalam APBD 2025

Menurut Plt Kepala Bappeda Litbang Kota Cilegon, Syafrudin, belanja pegawai merupakan komponen terbesar dalam struktur APBD 2025.

“Kalau belanja pegawai memang masih mendominasi, hampir semua daerah juga menghadapi situasi yang sama karena ini belanja mandatori. Di kita, sekitar 43 persen dari total APBD, nilainya mencapai Rp900 miliar sampai Rp1 triliun,”
— Syafrudin, usai Musrenbang di Aula Setda Kota Cilegon, Kamis (24/4)

Komponen Belanja Pegawai

Anggaran tersebut mencakup berbagai kebutuhan rutin pegawai, termasuk:

• Gaji berkala

• Tambahan penghasilan

• Pengangkatan tenaga kontrak menjadi PPPK

“Karena ada rencana pengangkatan tenaga kontrak jadi P3K dan kenaikan gaji, semuanya harus kita siapkan. Ini juga sudah dikomunikasikan ke kementerian,”
— Syafrudin

Sektor Pendidikan Mendapat Alokasi Signifikan

Walaupun lebih kecil dibanding belanja pegawai, sektor pendidikan tetap menjadi prioritas dengan alokasi sebesar Rp500 miliar, atau sekitar 24 persen dari total proyeksi APBD sebesar Rp2,3 triliun.

“Alokasi pendidikan minimal 20 persen, dan kita sudah melampaui itu. Fokusnya tentu untuk peningkatan kualitas sarana dan pelayanan pendidikan,”
— Syafrudin

Proses Penyusunan APBD 2025

Partisipatif dan Bertahap

Penyusunan APBD 2025 dilakukan melalui berbagai tahap partisipatif:

• Konsultasi publik pada Desember 2024

• Musrenbang kelurahan dan kecamatan pada Januari 2025

• Diskusi kelompok terarah (FGD) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Langkah ini dilakukan untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan program prioritas daerah.

“Penekanannya tetap pada visi-misi kepala daerah, terutama pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, serta penanggulangan banjir. Itu menjadi perhatian serius Wali Kota dan Wakil Wali Kota,”
— Syafrudin

Saat ini, dokumen perencanaan APBD 2025 sedang dalam proses evaluasi oleh Inspektorat. Setelah itu, akan diajukan ke Pemerintah Provinsi Banten untuk dibahas bersama DPRD Kota Cilegon.