SERANG, FOKUS.CO.ID - Per 31 Juli 2024, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berhasil merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 52,20 persen. Angka ini setara dengan Rp 6,19 triliun dari total APBD sebesar Rp 11,87 triliun. Pencapaian ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 6,33 persen dibandingkan dengan triwulan kedua tahun 2023 yang hanya mencapai 45,87 persen.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, menjelaskan bahwa proses penyerapan anggaran dilakukan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah direncanakan.
"Proses perencanaan dan penganggaran telah melalui tahapan sesuai peraturan perundangan," ungkap Rina pada Jumat (2/8/2024).
Rina menyebutkan bahwa belanja operasional yang mendukung aktivitas pelayanan umum bersifat konstan setiap bulan. Hal ini mencakup belanja pegawai dan belanja barang atau jasa rutin. Namun, ada juga pengeluaran yang menyesuaikan dengan jadwal kegiatan yang telah direncanakan.
Untuk belanja transfer, baik itu bagi hasil maupun bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, Rina memastikan penyaluran dilakukan sesuai ketentuan perundangan. Serapan belanja modal pun, menurutnya, telah mengikuti tahapan dan jadwal yang ditetapkan.
Rina menekankan pentingnya perencanaan yang hati-hati untuk belanja strategis dan prioritas daerah.
"Beberapa belanja strategis direncanakan dengan pendampingan dari Kejaksaan Tinggi Banten untuk menjamin pelaksanaan sesuai target dan tidak mengganggu prioritas daerah," jelas Rina.
Peningkatan realisasi belanja ini mencerminkan upaya Pemprov Banten dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran demi mencapai target pembangunan daerah yang lebih baik. Dengan strategi dan pengawasan ketat, Pemprov Banten berharap dapat terus meningkatkan efektivitas belanja daerah di masa mendatang.
(*/Red)