Taring Kejaksaan RI Mengguncang Mafia Hukum dan Koruptor Kelas Kakap
 |
| Jaksa Agung ST Burhanuddin |
JAKARTA | FOKUS.CO.ID – Satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi panggung bagi Kejaksaan RI untuk menunjukkan “taring”-nya. Di bawah pimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin, lembaga ini gencar mengungkap kasus besar dan menetapkan sejumlah tokoh penting sebagai tersangka.
Penegakan Hukum: Dari Mafia Peradilan hingga Korupsi Migas
Kasus vonis bebas Ronald Tannur di Pengadilan Negeri Surabaya menjadi titik awal sorotan publik. Tiga hakim, yaitu Erintuah Damanik, Heru Handoyo, dan Mangapul, terbukti menerima suap dari pengacara Lisa Rachmat serta ibunda Ronald, Meiriska Widjaja, untuk menjatuhkan vonis bebas.
Melalui penyelidikan mendalam, Kejaksaan Agung membongkar praktik suap tersebut dan mengungkap peran Zarof Ricar, mantan pejabat Mahkamah Agung, sebagai penghubung dalam jaringan mafia peradilan.
Dari pengembangan kasus itu, Kejagung menemukan praktik suap dalam perkara ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus ini kemudian meluas ke dugaan perintangan penanganan perkara dengan modus penyebaran konten negatif terhadap Kejaksaan. Direktur Pemberitaan JAKTV Tian Bahtiar ditetapkan sebagai tersangka.
Penangkapan Buronan Hendry Lie
Kejagung juga mencuri perhatian setelah menangkap Hendry Lie, pendiri Sriwijaya Air, yang menjadi buronan selama tujuh bulan dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah PT Timah Tbk. Hendry diam-diam kembali dari Singapura, namun langkahnya terendus penyidik Jampidsus dan ia ditangkap di pintu keluar pesawat.
Bos Minyak Riza Chalid Jadi Tersangka
Tokoh lama dunia migas, Mohammad Riza Chalid, juga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding dan KKKS periode 2018–2023. Putranya, Muhammad Kerry Adrianto Riza, pemilik manfaat PT Navigator Khatulistiwa, lebih dulu menjadi tersangka.
Penyidik menggeledah rumah Riza Chalid dan menyita dokumen serta uang tunai. Ia diduga mengintervensi kebijakan tata kelola Pertamina untuk memasukkan rencana kerja sama penyewaan terminal BBM Tangki Merak, padahal belum ada kebutuhan tambahan penyimpanan.
Nadiem Makarim Terseret Kasus Chromebook
Selain itu, Kejagung menetapkan pendiri Gojek dan mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim, sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan Chromebook untuk digitalisasi pendidikan 2019–2022. Ia diduga mengatur penggunaan Chromebook melalui komunikasi dengan Google Indonesia.
Pada momentum satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Kejagung menyerahkan uang pengganti kerugian negara dari kasus CPO sebesar Rp13,2 triliun kepada Kementerian Keuangan.
Baca juga: Lawrence Friedman – Mencapai Penegakan Hukum dan Keadilan yang Ideal
Peran Strategis dalam Satgas Penertiban Kawasan Hutan
Kejagung juga aktif dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuk Presiden Prabowo melalui Perpres Nomor 5 Tahun 2025. Jaksa Agung ST Burhanuddin menjabat Wakil Ketua I Pengarah Satgas, sementara Jampidsus Febrie Adriansyah menjadi Ketua Pelaksana.
Satgas berhasil menguasai kembali 5.209,29 hektare lahan tambang ilegal dan 3.404.522,67 hektare lahan sawit ilegal hingga 1 Oktober 2025. Langkah ini menegaskan peran Korps Adhyaksa dalam menjaga kekayaan alam melalui penegakan hukum.
Kerja Sama Internasional: Hadapi Kejahatan Lintas Negara
Kejagung juga memperkuat kerja sama internasional dengan menandatangani Deklarasi Sanur Bali bersama kejaksaan negara anggota ASEAN. Komitmen ini bertujuan memperkuat kolaborasi menghadapi kejahatan lintas negara, seperti judi online, penipuan, korupsi, pencucian uang, dan penyelundupan aset lintas yurisdiksi.
“Tantangan penegakan hukum akan semakin kompleks, sehingga dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang optimal dengan tetap menghormati sistem hukum masing-masing negara,” ujar Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemulihan aset lintas negara dan pemberantasan kejahatan transnasional.
Kejaksaan RI terus melanjutkan penyidikan terhadap sejumlah kasus besar yang tengah berjalan. Pemerintah berharap tajamnya penegakan hukum akan berlanjut di tahun-tahun pemerintahan berikutnya.
