Menu MBG Banten Disorot, DPRD Temukan Buah Busuk hingga Dugaan Mark-Up

Ringkasan Cepat

• Anggota DPRD Banten Musa Weliansyah soroti kualitas menu MBG.
• Ditemukan buah busuk dan kurma berjamur saat Ramadan.
• Distribusi makanan dirapel tiga hari dipertanyakan.
• Diduga ada mark-up harga sekitar Rp2.000 per siswa.
• Pemerintah diminta evaluasi total program di Banten.

Berita Utama

FOKUS BANTEN - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Banten menuai sorotan tajam dari anggota DPRD Banten, Musa Weliansyah.

Ia menilai pelaksanaan program tersebut menyimpan sejumlah kejanggalan, mulai dari kualitas makanan hingga pola distribusi yang dianggap janggal.

Dalam inspeksi lapangan saat Ramadan, Musa mengaku menemukan makanan yang tidak layak konsumsi dibagikan kepada siswa dan ibu hamil.

“Kami menemukan buah yang sudah busuk, kurma kering dan berjamur. Saya mengutuk keras menu MBG yang asal-asalan. Program ini tujuannya meningkatkan gizi, tapi kalau seperti ini justru membahayakan kesehatan,” kata Musa, Kamis (26/2/2026).

Menurutnya, temuan tersebut bukan sekadar persoalan teknis dapur. Ia menyebut ada indikasi persoalan sistemik dalam pengawasan dan pengelolaan anggaran.

Musa juga mempertanyakan skema distribusi dari dapur SPPG yang membagikan jatah makanan sekaligus untuk tiga hari.

“Kalau satu paket mencakup biaya sewa dapur dan ompreng harian, lalu makanan dirapel untuk tiga hari, ke mana biaya operasional dua hari sisanya? Ini bukan sekadar teknis. Ini berpotensi merugikan negara,” tegasnya.

Ia menilai pola tersebut membuka ruang terjadinya pemborosan anggaran, bahkan dugaan praktik koruptif berjamaah jika tidak diawasi secara ketat.

Musa juga menduga adanya mark-up harga sekitar Rp2.000 per siswa dibanding harga pasar. Ia mencontohkan menu roti dan kue kering dengan kualitas setara produk warung kelontong, tetapi dipatok dengan harga lebih tinggi.

“Ini titik lemah program. Harga tidak wajar, spesifikasi menu tidak sesuai. Kalau dibiarkan, ini jadi pemborosan anggaran,” ujarnya.

Kritik turut diarahkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Musa menilai lembaga tersebut terlalu fokus pada laporan administratif ketimbang pengawasan langsung di lapangan.

“BGN jangan hanya omon-omon di media. Turun dan awasi langsung. Kepala SPPG dan akuntan harus dibina dan diawasi ketat. Mereka harus berpihak pada kepentingan negara dan gizi masyarakat, bukan bermain bisnis dengan pemilik dapur,” tandasnya.

Ia mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan MBG di Banten. Sebab, program yang digadang-gadang meningkatkan kualitas gizi masyarakat itu jangan sampai justru menyisakan tanda tanya soal tata kelola anggaran.

Program gizi tentu penting. Namun tanpa pengawasan ketat, yang bergizi bisa saja tinggal nama.