FOKUS SERANG - Pemerintah Provinsi Banten tengah mempersiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi dampak perubahan iklim yang menyebabkan kekeringan pada lahan pertanian. Langkah tersebut meliputi ketersediaan Irigasi Perpompaan (Irpom) dan pompanisasi bagi lahan pertanian, menjamin ketersediaan pupuk bagi petani, serta mendukung produksi pangan dengan mencetak lahan sawah baru.
Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah, Virgojanti, usai mengikuti Rapat Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian secara virtual, di Pendopo Gubernur KP3B Curug, Kota Serang, Senin (15/7/2024).
“Kita (Pemprov Banten) secara terkoordinasi sedang bersiap-siap mengurangi dampak perubahan iklim khususnya pada kemarau panjang,” ucap Virgojanti.
Langkah antisipasi Pemprov Banten, bekerjasama dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian, telah mendistribusikan 899 unit Irpom.
"Sisanya yang belum didistribusikan tinggal menunggu verifikasi data sehingga penyaluran dapat tepat sasaran," tambahnya.
Baca juga: Pemprov Banten Gelar Rakor Antisipasi Bencana dan Pemilu 2024
Selain itu, langkah antisipasi juga mencakup penyaluran 338 unit Irpom kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Rinciannya, Kabupaten Lebak menerima 155 unit, Kabupaten Pandeglang 85 unit, Kabupaten Serang 55 unit, Kabupaten Tangerang 28 unit, dan Kota Serang 15 unit. Secara teknis, satu unit Irpom mampu mengaliri sekitar 20 hektar sawah, sehingga 338 unit Irpom dapat mengaliri 6.760 hektar sawah untuk satu kali tanam.
Virgojanti menjelaskan, menyikapi proyeksi panen pada bulan Agustus hingga September yang diprediksi akan memasuki Musim Tanam 2 (MT 2), Pemprov Banten berkomitmen menjaga stabilitas harga beras dengan memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi dan air yang memadai.
“Ketersediaan pupuk yang cukup merupakan hal krusial untuk menghindari lonjakan harga beras yang merugikan masyarakat. Kami telah meminta tambahan ketersediaan pupuk melalui surat resmi kepada Gubernur, yang telah direspons positif untuk memenuhi kebutuhan luas tanah yang telah direncanakan,” ujar Virgojanti.
Lebih lanjut, Virgojanti menjelaskan bahwa alokasi pupuk disesuaikan dengan usulan dari kelompok tani (Poktan) dan diproduksi oleh PT Pupuk Indonesia Holding Company sesuai dengan permintaan pemerintah. "Kami mengimbau kepada petani dan Poktan untuk menyerap alokasi pupuk sesuai dengan kebutuhan yang telah diusulkan, serta kepada kios untuk mengalokasikan pupuk sesuai rencana yang telah ditetapkan," tambahnya.
Pemerintah menegaskan bahwa upaya ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga beras sekaligus mendukung kelangsungan produksi pertanian di Indonesia.
“Kami berkomitmen untuk terus memantau dan mengoptimalkan distribusi pupuk guna mendukung ketahanan pangan nasional,” pungkas Virgojanti.
Baca juga: Pemprov Banten Raih Zona Hijau Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pertanian, Agus M. Tauchid, menyampaikan kemajuan signifikan dalam upaya Pemprov Banten menanggulangi risiko kekeringan melalui pendistribusian hingga pemasangan Irpom dan Pompanisasi di seluruh wilayah Provinsi Banten.
"Upaya mitigasi risiko kekeringan menjadi sangat penting, terutama saat wilayah Provinsi Banten memasuki musim kemarau yang diprediksi terjadi pada bulan Juli hingga September," ujarnya.
Untuk mencegah terjadinya kekeringan, lanjut Agus, dengan memanfaatkan pompanisasi, kapasitas pompa telah meningkatkan Perluasan Areal Tanam (PAT) sampai saat ini seluas 24.000 hektar. Diharapkan, apabila 1.163 Pompanisasi dan 338 unit Irpom semua terpasang, akan mampu memberikan luasan PAT sebesar 70.000 hektar.
“Angka ini menunjukkan capaian luar biasa yang signifikan di luar teknis irigasi. Saat ini puncak panen di Banten diharapkan terjadi pada bulan Agustus, dengan luas panen mencapai 49.930 hektar yang diperkirakan menghasilkan 183.837 ton beras. Puncak panen selanjutnya di bulan September, di mana luas panen mencapai 56.557 hektar dengan perkiraan hasil 208.235 ton beras,” tutupnya.
Press Release
Plt. Kepala Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol Setda Provinsi Banten