Zona Integritas Diraih, BKKBN Banten Kini Diuji Konsistensinya

Ringkasan Cepat
- BKKBN Banten meraih predikat Zona Integritas menuju WBK 2025.
- Penghargaan diumumkan dalam SAKIP dan ZI Award 2025.
- Menteri Wihaji tekankan integritas bukan sekadar administratif.
- Capaian disebut sebagai awal tanggung jawab yang lebih besar.
Berita Utama

FOKUS BANTEN - Perwakilan BKKBN Provinsi Banten meraih predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2025. Penghargaan ini diumumkan dalam ajang SAKIP dan ZI Award yang digelar secara daring oleh Kemendukbangga/BKKBN.
Predikat tersebut diberikan atas komitmen membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Setidaknya di atas kertas, standar itu kini sudah terpenuhi.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, mengingatkan agar capaian ini tidak berhenti pada seremoni dan administrasi semata. Ia menekankan bahwa substansi integritas jauh lebih penting dibanding sekadar kelengkapan dokumen.
“Zona Integritas bukan sekadar dokumen atau penilaian administratif. Yang paling penting adalah bagaimana nilai-nilai integritas benar-benar hidup dalam perilaku setiap individu dan terbangun kuat dalam sistem organisasi,” tegas Menteri Wihaji.
Predikat WBK ini disebut sebagai hasil kerja kolektif seluruh jajaran Perwakilan BKKBN Provinsi Banten. Peran Kelompok Kerja (Pokja) pada enam area perubahan Zona Integritas dinilai konsisten mendorong perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten menyatakan capaian tersebut bukan garis finis. Justru sebaliknya, menjadi titik awal tanggung jawab yang lebih besar.
“Predikat WBK ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat budaya kerja berintegritas dan memastikan pelayanan publik yang bersih, profesional, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan dukungan terhadap pelayanan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Baduta Non-PAUD (3B) sebagai Program Prioritas Presiden. Termasuk program prioritas Kemendukbangga/BKKBN dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
Keberhasilan ini memperkuat komitmen BKKBN Banten dalam agenda reformasi birokrasi nasional. Namun, seperti biasa, publik akan menilai bukan dari piagam yang diterima, melainkan dari pelayanan yang dirasakan.
Zona integritas pada akhirnya bukan soal gelar, melainkan konsistensi. Dan konsistensi, sebagaimana diketahui, adalah ujian paling panjang dalam birokrasi.