FOKUS BANTEN - Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar, menekankan bahwa penanganan stunting harus dilakukan secara terus-menerus oleh semua pihak. Pemerintah Provinsi Banten telah merancang perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan menerapkan pendekatan asas teknokratik yang berjenjang, mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Pendekatan ini ditujukan untuk menyiapkan generasi muda Banten dalam mencapai visi Indonesia Emas pada tahun 2045.
Pernyataan ini disampaikan Al Muktabar setelah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024. Rakornas tersebut diinisiasi oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) dan dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma'ruf Amin, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, pada Rabu (4/9/2024).
Komitmen Penurunan Stunting
Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menggarisbawahi bahwa seluruh pihak di daerah harus berkomitmen penuh dalam upaya percepatan penurunan stunting. "Komitmen kepemimpinan dalam percepatan penurunan stunting di pusat dan daerah harus terus dipertahankan," ujar Wapres.
Al Muktabar menambahkan bahwa Provinsi Banten telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk percepatan penurunan stunting. "Kami mendesain perencanaan pembangunan tahun 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024 - 2029, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 - 2045," jelasnya.
Lebih lanjut, Wapres juga menekankan pentingnya pendekatan sensitif dan spesifik dalam penanganan stunting di daerah. "Dua ukuran parameter itu secara konsisten menjadi panduan kita dan pemerintah Provinsi Banten melalui OPD lebih fokus mengalokasikan pembiayaan yang cukup untuk penanganan dan pencegahan stunting," tambah Al Muktabar.
Arahan untuk Perbaikan Program Stunting
Dalam sambutannya, Wapres KH Ma'ruf Amin juga memberikan sejumlah arahan sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan. Ia menekankan pentingnya evaluasi program sebelumnya sebagai bahan perbaikan ke depan. “Penajaman intervensi harus dilakukan agar program lebih tepat sasaran, mulai dari penyediaan data kelompok sasaran yang lebih akurat hingga pemantauan secara berkala,” tegasnya.
Wapres menginstruksikan agar koordinasi lintas sektor terus diperkuat, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan pembagian peran yang jelas. "Program penurunan stunting merupakan proyek nasional masif yang melibatkan 20 Kementerian/Lembaga, seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa/Kelurahan, serta Lembaga Non-Pemerintah," tuturnya. Ia menekankan bahwa skala program yang besar ini menuntut pembagian peran yang jelas untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan sinergi dalam mencapai target Indonesia bebas stunting.
Rakornas Stunting 2024: Sinergi Lintas Sektor
Rakornas Stunting 2024 adalah forum koordinasi tahunan yang bertujuan membahas program percepatan penurunan stunting di tingkat nasional. Pertemuan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Mitra Pembangunan, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya. Rakornas juga diikuti oleh Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) untuk menghasilkan sejumlah rekomendasi dalam merumuskan regulasi dan strategi yang lebih baik guna mengakselerasi pencapaian target penurunan stunting.