Virgojanti Pimpin Koordinasi Penanggulangan Bencana di Banten
FOKUS BERITA BANTEN - Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Virgojanti, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Bencana yang diadakan di Taman Wisata Mahoni Bangun Santosa (MBS), Kecamatan Curug, Kota Serang, pada Kamis, 26 September 2024.
Rapat ini dihadiri oleh berbagai pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, serta instansi vertikal seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepolisian Daerah (Polda) Banten, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan SAR Nasional, dan stakeholder lainnya.
Baca juga: Apel Jambore Kebencanaan di Banten: Membangun Ketangguhan Masyarakat
Virgojanti menekankan bahwa Rakor ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dalam menghadapi ancaman bencana di Provinsi Banten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Bencana, tanggung jawab pengelolaan bencana ada di tangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
"Penanggulangan bencana harus dilakukan secara terkoordinasi dan menyeluruh, bukan secara parsial atau sektoral. Semua pihak harus bekerja sama dan bergotong royong," ungkap Virgojanti, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten.
Salah satu topik utama yang dibahas dalam Rakor ini adalah mengenai sarana dan prasarana penanggulangan bencana. Virgojanti menjelaskan bahwa kebutuhan sarana dan prasarana harus dikelola secara terpadu di seluruh Provinsi Banten.
“Antar daerah harus saling membantu dalam menghadapi kekurangan sarana dan prasarana di daerah yang mengalami bencana,” lanjutnya.
Virgojanti juga menyoroti pentingnya perencanaan dan koordinasi antar daerah karena Provinsi Banten memiliki potensi dan karakteristik bencana yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah antisipatif yang terintegrasi di seluruh wilayah.
Dalam kesempatan tersebut, Virgojanti juga mengingatkan pentingnya mitigasi bencana sebagai bagian dari upaya penanggulangan. "Kita tidak pernah tahu kapan bencana akan terjadi, sehingga persiapan yang matang sangat diperlukan," ujarnya. Ia menambahkan bahwa pemetaan wilayah rawan bencana serta pemahaman tentang jenis bencana yang mungkin terjadi perlu dilakukan secara rutin.
Selain itu, Rakor ini juga membahas pentingnya penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat. Virgojanti menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi terkait potensi bencana di setiap wilayah.
"Masyarakat perlu tahu jika wilayahnya rawan bencana, sehingga mereka bisa mempersiapkan diri," katanya.
Di akhir pembahasannya, Virgojanti menyatakan harapannya agar bencana tidak terjadi, namun tetap menekankan pentingnya kesiapan menghadapi segala kemungkinan.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten, Nana Suryana, menyebutkan bahwa Rakor Kebencanaan ini diadakan secara rutin setiap triwulan.
"Rakor ini menjadi ajang evaluasi penanganan bencana serta persiapan menghadapi situasi terkini di Provinsi Banten," jelas Nana.
Dalam Rakor kali ini, pembahasan juga mencakup persiapan menghadapi potensi bencana akibat perubahan iklim, khususnya dari musim kemarau ke musim penghujan.
"Potensi bencana yang kita antisipasi adalah banjir, banjir bandang, longsor, dan angin puting beliung," tambahnya.
Nana menegaskan bahwa target utama dari Rakor ini adalah upaya pengurangan korban dan penyelamatan pada masa tanggap darurat. Setelah itu, akan dilakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan kondisi pasca bencana.