SERANG, FOKUS.CO.ID - Plh Sekda Provinsi Banten, Virgojanti, menekankan pentingnya belanja pemerintah yang berdampak pada investasi daerah. Saat ini, Provinsi Banten berada di posisi lima besar nasional dalam realisasi investasi.
Virgojanti menyampaikan hal ini setelah Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Triwulan II Tahun Anggaran 2024, yang diadakan di Novotel Tangerang, Jumat (2/8/2024).
Dampak Positif Belanja Pemerintah
"Pengelolaan keuangan daerah harus memberikan dampak terhadap investasi, terutama melalui belanja pembangunan," ujar Virgojanti. Ia menambahkan bahwa dana APBD harus memberikan manfaat berkesinambungan bagi investasi daerah, ekonomi masyarakat, dan penanganan kemiskinan.
Menurut Virgojanti, kehadiran pemerintah diharapkan memicu pertumbuhan wilayah dengan fasilitas infrastruktur yang memudahkan akses investasi.
"Belanja APBD harus memperhatikan kebijakan dalam pelaksanaan perencanaan penganggarannya," jelasnya. Pemerintah Provinsi, sebagai wakil Pemerintah Pusat, bertugas membina Pemerintah Kabupaten/Kota.
Apresiasi dan Penghargaan
Virgojanti mengapresiasi Pemerintah Daerah se-Provinsi Banten yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk APBD Tahun 2023. Dalam rakor, Pemprov Banten juga memberikan penghargaan sebagai penyemangat dalam menatakelolakan keuangan daerah.
"Rakor ini untuk saling belajar dalam menatakelolakan keuangan daerah dan sebagai deteksi dini dengan menghadirkan narasumber dari Pemerintah Pusat," tambahnya.
Efisiensi dan Transparansi
Virgojanti menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus sesuai undang-undang, efisien, efektif, dan transparan. Pemerintah Daerah diharapkan terus merespon target Pemerintah Pusat, melakukan harmonisasi kebijakan daerah dengan kebijakan fiskal nasional dan ekonomi makro.
"Aset daerah harus ditatakelolakan dengan baik, tidak dibiarkan tidur. Aset daerah diupayakan bisa bekerja dan menghasilkan," kata Virgojanti. Ia juga berterima kasih kepada Kabupaten/Kota yang menempatkan RKUD di Bank Banten, memudahkan penatakelolaan keuangan dan aset daerah.
Evaluasi dan Penghargaan Kinerja
Kepala BPKAD Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, melaporkan bahwa rakor ini mencakup evaluasi dan penghargaan kinerja pengelolaan keuangan daerah berdasarkan tujuh indikator penilaian. Indikator tersebut meliputi capaian MCP KPK, kepatuhan terhadap keputusan gubernur, tindak lanjut rekomendasi BPK RI, realisasi APBD, capaian penanganan stunting, realisasi belanja prioritas nasional, serta respon komitmen terhadap rekomendasi dan data pemerintah pusat dan provinsi.
"Semua kuasa pengguna barang wajib melakukan penatausahaan barangnya, karena temuan BPK seringkali terkait aset," ungkap Rina.
Dalam acara tersebut, dilaksanakan talkshow yang menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemprov Banten juga memberikan Penghargaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada beberapa kota dan kabupaten di Banten.
*/Red