Al Muktabar Kenakan Tenun Baduy di Pembukaan FEKDI dan KKI 2024
JAKARTA, FOKUS.CO.ID - Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar, hadir dalam pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital (FEKDI) dan Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2024 yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Kamis (1/8/2024). Acara tersebut dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo.
Al Muktabar mengenakan pakaian tenun Baduy berwarna coklat sebagai langkah untuk memperkenalkan wastra Provinsi Banten.
Turut hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya transformasi digital, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan, mengingat potensi ekonomi digital Indonesia di masa depan.
"Ekonomi digital akan tumbuh empat kali lipat di tahun 2030, mencapai USD 210-360 miliar atau sekitar Rp 5.800 triliun," ujarnya.
Presiden Jokowi juga menyebutkan bahwa pembayaran digital diperkirakan akan tumbuh 2,5 kali lipat di tahun 2030, mencapai USD 760 miliar atau setara Rp 12.300 triliun. Pertumbuhan ini didukung oleh bonus demografi pada tahun 2030, di mana 68 persen penduduk Indonesia berada dalam usia produktif, termasuk generasi Y, Z, dan A.
Selain itu, Presiden Jokowi menyoroti jumlah ponsel aktif di Indonesia yang mencapai 354 juta, lebih banyak dari jumlah penduduk yang sebanyak 280 juta.
"Artinya, satu orang bisa memiliki lebih dari satu ponsel. Dengan pengguna internet yang mencapai 185 juta, potensi ekonomi digital kita sangat besar," katanya.
Jokowi juga menekankan pentingnya adaptasi digital bagi pelaku UMKM di Indonesia, yang terus bertumbuh.
"Digitalisasi UMKM akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi digital dan pembayaran digital kita," imbuhnya.
Transformasi digital UMKM harus inklusif dan berkeadilan, sehingga Presiden menginstruksikan OJK dan BI untuk meningkatkan perlindungan masyarakat di sektor ekonomi digital.
"Literasi keuangan kita masih rendah, sekitar 50 persen masyarakat rentan terhadap risiko penipuan dan kejahatan digital. Siapkan sistem perlindungan konsumen dan pastikan keamanan data konsumen," tegas Jokowi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa infrastruktur digital yang merata, talenta digital unggul dan adaptif, dukungan bagi startup dan UMKM, regulasi yang adaptif dan melindungi, serta peningkatan inklusi keuangan dan inovasi teknologi baru adalah fokus utama untuk memastikan kemajuan ekonomi digital Indonesia.
"Langkah akselerasi digital menjadi fokus untuk inovasi dan investasi ke depan dengan hilirisasi dari semikonduktor dan pengembangan ekosistem Artificial Intelligence (AI)," pungkas Airlangga.
Sebagai informasi, kegiatan FEKDI dan KKI 2024 berlangsung pada 1-4 Agustus 2024. Pada pembukaan tersebut, Presiden Jokowi juga meluncurkan blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025-2030.
(*/Red)