Pj Gubernur Banten: Geoportal KSP 2.0 Dorong Pembangunan Daerah

Daftar Isi

FOKUS BERITA - Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar, menyatakan bahwa peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta (KSP) 2.0 dan White Paper OMO Beyond 2024 dapat menggiatkan agenda pembangunan di Provinsi Banten, dengan dampak signifikan terhadap pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

"Diluncurkannya one map policy ini merupakan langkah strategis untuk Pemerintah Provinsi Banten. Ini akan menggiatkan berbagai agenda pembangunan," ujar Al Muktabar setelah menghadiri acara peluncuran di Hotel The St Regis, Kuningan, Jakarta Selatan.

Dampak Strategis Geoportal KSP di Banten

Al Muktabar menjelaskan bahwa Geoportal KSP memiliki relevansi yang kuat dengan program pembangunan di Banten. Di wilayah ini, terdapat beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti Green Area dan Eco-City di lokasi PIK 2 Kabupaten Tangerang, serta Pengembangan Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai yang akan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Edutek Medika Internasional Banten. KEK ini akan fokus pada sektor pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan, dan biomedical.

"Provinsi Banten adalah bagian dari kawasan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung serta KEK Edutek Medika Internasional yang baru. Maka one map policy memiliki relevansi yang kuat dengan Pemprov Banten," jelasnya.

Kebijakan Satu Peta dalam Tata Kelola Data Spasial

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa kebijakan Satu Peta adalah bagian dari sistem perizinan Online Single Submission (OSS) yang berhubungan dengan tata ruang dan kebijakan strategis dalam penyelesaian PSN dan KEK.

"Dengan satu peta, kita bisa menyelesaikan tumpang tindih lahan hingga 19,97 persen. Perbaikan ini telah dimanfaatkan dalam perbaikan tata kelola data spasial dan perizinan," ungkap Airlangga.

Efisiensi dan Perbaikan Tata Ruang

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, menambahkan bahwa Geoportal KSP 2.0 adalah kebijakan yang sangat strategis. Ia berharap kebijakan ini dapat menciptakan efisiensi dan mencegah tumpang tindih pemanfaatan tata ruang, sehingga proses pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan cepat.

"Kebijakan satu peta ini berhasil menurunkan tumpang tindih pemanfaatan ruang hampir 20 juta hektar. Ke depan, kita ingin lebih baik lagi," ujarnya.

Peluncuran Geoportal KSP

Peluncuran Geoportal KSP ditandai dengan penekanan tombol oleh beberapa pejabat tinggi, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Agraria dan Tata Ruang (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono, dan Kepala Badan Informasi Geospasial Habib Subagio.

Geoportal KSP (One Map Policy) hadir sebagai solusi untuk mengatasi ketidaksesuaian atau tumpang tindih pemanfaatan ruang. Dengan adanya Geoportal KSP, data spasial dari berbagai Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah terintegrasi untuk menghasilkan peta tematik yang akurat dan terintegrasi. 

(*/Red)