FOKUS BANTEN - Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar, menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) sebagai langkah mendasar dalam pembangunan.
Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk mengoptimalkan jangkauan sarana dan prasarana pendidikan, infrastruktur jalan, serta fasilitas kesehatan guna meningkatkan kualitas SDM secara merata.
"Pemerintah terus memperkuat kebijakan terkait kependudukan, karena kependudukan menjadi dasar dalam percepatan pembangunan," kata Al Muktabar saat menghadiri Talkshow Hari Kependudukan Dunia 2024 dengan tema 'Menyatukan Kekuatan Data Inklusif Menuju Masa Depan yang Tangguh dan Adil Untuk Semuanya' di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (29/7/2024).
Acara ini juga menandai Kick-off Pekan Pelayanan 100.000 Akseptor KB Pasca Persalinan dan Peluncuran Population Clock Provinsi Banten.
Al Muktabar menambahkan bahwa basis data yang kuat dan inklusif akan mempermudah dalam memformulasikan kebijakan agenda pembangunan. Oleh karena itu, penguatan SDM menjadi hal mendasar.
"Dengan data yang kuat kita harus mampu mengelola bonus demografi yang baik untuk menjadi sumber kekuatan kita," ujarnya.
Pemerintah Provinsi Banten terus berupaya mengkombinasikan SDM dan Sumber Daya Alam (SDA).
"Dengan dua komponen besar itu terkolaborasi, maka kita mampu mempercepat kesejahteraan masyarakat," sambung Al Muktabar.
Selain itu, Pemprov Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota terus mengoptimalkan jangkauan infrastruktur, mulai dari sarana dan prasarana pendidikan hingga infrastruktur jalan dan fasilitas kesehatan sesuai dengan kewenangannya.
"Saat ini kita sedang mengoptimalkan jangkauan, terutama terkait infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan. Hal itu bertujuan untuk kita meningkatkan SDM secara merata di Provinsi Banten," imbuhnya.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, menuturkan bahwa data yang inklusif mampu membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan yang tepat.
"Artinya dari data itu kita tahu mana yang perlu kita lakukan intervensi, sehingga pelayanan bisa diberikan dengan seadil-adilnya," ujarnya.
Hasto juga menekankan bahwa dengan data inklusif, pemerintah dapat mengetahui potensi-potensi dan bonus demografi di masing-masing wilayah, sehingga mempermudah dalam pengambilan kebijakan.
"Dan itu diharapkan bisa menjadi dasar pembangunan baik di Provinsi Banten maupun daerah lainnya," tambahnya.
BKKBN telah mengembangkan aplikasi sistem informasi keluarga (SIGA), yang merupakan data analisis keluarga dengan sejumlah variabel.
"Ini yang kita optimalkan dalam mewujudkan data inklusif, sehingga dapat menganalisis permasalahan," pungkas Hasto.
Pada kesempatan itu juga dilakukan Penandatanganan Kesepahaman Bersama tentang Penguatan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Perjanjian Kerjasama Tentang Fasilitas Peningkatan Kapasitas Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Program Studi Kebidanan antara BKKBN dan Asosiasi Pendidikan Kebidanan Indonesia (AIPKIND).
(*/Red)