Strategi Kemendukbangga Tekan Stunting di Lebak Lewat Perbaikan Hunian
FOKUS BANTEN - Pemerintah memperkuat strategi penanganan stunting di Kabupaten Lebak dengan fokus pada perbaikan hunian keluarga berisiko.
Intinya:
- Pemerintah prioritaskan perbaikan rumah KRS di Lebak
- Bantuan Rp40 juta per keluarga untuk hunian sehat
- Stunting di Lebak masih sekitar 32 persen
Pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN mempertegas langkah intervensi berbasis lapangan dengan memprioritaskan perbaikan hunian bagi keluarga berisiko stunting (KRS) di Kabupaten Lebak.
Langkah ini dinilai sebagai pendekatan mendasar untuk memutus persoalan stunting yang tidak hanya dipengaruhi faktor gizi, tetapi juga kondisi lingkungan tempat tinggal.
Temuan Masalah di Lapangan
Mendukbangga/BKKBN, Wihaji, mengungkapkan hasil peninjauan langsung menunjukkan persoalan struktural pada sejumlah KRS.
Mulai dari tidak adanya fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), sanitasi tidak layak, hingga tata ruang rumah yang tidak sehat seperti dapur yang terlalu dekat dengan area pembuangan limbah.
“Ini bukan sekadar soal bantuan, tetapi tentang memperbaiki ekosistem kehidupan keluarga. Lingkungan yang tidak sehat adalah pintu masuk berbagai risiko, termasuk stunting,” ujar Wihaji, Kamis.
Bantuan Rumah Rp40 Juta
Sebagai intervensi konkret, pemerintah mengalokasikan bantuan pembangunan rumah senilai Rp40 juta untuk setiap keluarga sasaran.
Program ini diarahkan agar standar hunian sehat terpenuhi dan mampu menekan faktor risiko yang selama ini belum tersentuh kebijakan administratif.
Dengan prevalensi stunting di Lebak yang masih sekitar 32 persen, pemerintah menilai langkah taktis berbasis lapangan menjadi kebutuhan mendesak.
“Pesan Presiden jelas: kurangi seremoni, perbanyak aksi. Kita hadir di lapangan, melihat persoalan nyata, dan menyelesaikannya,” tegasnya.
Intervensi Gizi dan Peran TPK
Selain perbaikan hunian, pemerintah juga mengintegrasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang difokuskan pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B).
Pendekatan ini dilakukan secara simultan antara perbaikan lingkungan dan pemenuhan nutrisi.
Wihaji juga menekankan pentingnya intervensi sejak masa kehamilan hingga usia dini, dengan peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagai ujung tombak di lapangan.
“Program tidak boleh berhenti di atas kertas. Harus tepat sasaran, tepat distribusi, dan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Model intervensi langsung terhadap keluarga berisiko ini diharapkan mampu mempercepat penurunan angka stunting, khususnya di wilayah dengan beban kasus tinggi seperti Kabupaten Lebak.
Penulis: Habudin
Editor: Ibrahim
