Program Sekolah Gratis Dorong Kenaikan Rata-rata Lama Sekolah dan IPM di Banten

FOKUS BERITA BANTEN - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mencatat rata-rata lama sekolah di Provinsi Banten pada tahun 2025 mencapai 9,56 poin atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 9,23 poin. Pada periode yang sama, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 76,35 poin pada tahun 2024 menjadi 77,25 poin pada tahun 2025.

Peningkatan indikator tersebut salah satunya didukung oleh perluasan Program Sekolah Gratis yang menyasar sekolah swasta dan mulai dijalankan sejak 2025. Pada tahun pertama pelaksanaannya, program itu menjangkau sekitar 801 sekolah swasta tingkat SMA, SMK dan SKh dengan jumlah penerima manfaat mencapai 60.705 siswa.

Pada tahun kedua pelaksanaannya, Program Sekolah Gratis bagi sekolah swasta ditingkatkan tidak hanya untuk siswa kelas X, tetapi juga menyasar siswa kelas XI dengan jumlah kuota yang sama.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Banten akan menggratiskan sekolah Madrasah Aliyah (MA) pada tahun ajaran 2026-2027 untuk seluruh kelas dengan total penerima manfaat mencapai 10.000 siswa.

Program yang digagas Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah tersebut ditujukan untuk memperluas kesempatan anak-anak mendapatkan akses pendidikan yang adil dan merata.

Kepala SMA PGRI 56 Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Buyung Tarmidzi, mengatakan jumlah siswa yang mendaftar mengalami peningkatan setelah Program Sekolah Gratis diterapkan.

"Sebelum adanya program itu, jumlah siswa yang mendaftar di sini lebih sedikit, di angka 60 siswa. Namun, setelah adanya Program Sekolah Gratis tahun lalu, jumlahnya meningkat menjadi 90 siswa untuk kelas X. Total siswa kami saat ini mencapai 146 orang," kata Buyung Tarmidzi.

Menurut Buyung Tarmidzi, tambahan siswa tersebut merupakan limpahan calon peserta didik yang tidak tertampung di SMAN 1 dan SMAN 5 Ciputat.

"Sehingga kualitas sekolah swasta ke depan akan setara dengan sekolah negeri," ujarnya.

Zikri (17), penerima manfaat Program Sekolah Gratis yang duduk di bangku kelas X, mengaku program tersebut sangat membantu proses pendidikannya.

"Biaya sekolah itu merupakan pengeluaran rutin setiap bulan yang cukup besar bagi kami. Apalagi pekerjaan ibu hanya sebagai penjual ayam potong dan ayah sebagai satpam," katanya.

Menurut Zikri, ketika ada kesempatan mengikuti program tersebut, orang tuanya langsung memilih opsi itu agar pengeluaran pendidikan dapat berkurang.

"Ya senang, terus kayak enggak ngeluh mulu bayaran terus-terusan," kata dia.

Terpisah, Kalita (17), siswa kelas X Jurusan Perkantoran Yayasan Pendidikan (YP) SMKS 17 Kota Cilegon, mengaku sempat kecewa karena namanya tidak tercantum dalam database siswa baru di SMAN I Cilegon.

“Semula yang terpikir itu kalau sekolah di swasta saya harus membayar ini dan itu, belum lagi ada SPP setiap bulannya yang harus dibayar. Berat, dengan kondisi perekonomian orang tua yang hanya pas-pasan. Biaya sekolah di SMK swasta itu akan menjadi beban yang berkelanjutan selama tiga tahun. Alhamdulillah ternyata ada program sekolah gratis dari Bapak Gubernur untuk SMK swasta,” katanya.

Siswi lain bernama Syeril (16), siswa kelas X Jurusan Pemasaran, memilih bersekolah di swasta karena adanya Program Sekolah Gratis.

“Toh sama-sama gratis. Kalaupun bicara kualitas lulusan, saya rasa dari swasta juga banyak yang bagus dan berhasil. Tinggal bagaimana kita tekun belajar saja,” katanya.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan melalui program tersebut sekolah swasta tidak lagi mengalami kendala terkait kuota siswa dan biaya iuran.

Selain itu, bertambahnya jumlah siswa akan meningkatkan jumlah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima sekolah.

"Termasuk juga untuk meningkatkan kesejahteraan para gurunya," kata Andra Soni.

Andra Soni menegaskan Program Sekolah Gratis merupakan upaya Pemprov Banten dalam memberikan layanan dasar pendidikan yang berkeadilan dan merata bagi seluruh masyarakat.

"Program Sekolah Gratis ini hadir untuk memberikan pelayanan dasar pendidikan yang berkeadilan dan merata bagi masyarakat Banten," ujarnya.

Menurut Andra Soni, tidak seluruh siswa mendapatkan fasilitas sekolah gratis. Orang tua yang memiliki kemampuan ekonomi tetap bertanggung jawab terhadap pembiayaan pendidikan anak.

"Ini bentuk gotong royong. Pemerintah mengurusi anak-anak yang berlatar belakang keluarga tidak mampu, agar tercapai pemerataan akses pendidikan," ujarnya.

Andra Soni menilai semakin tingginya rata-rata lama sekolah anak di Provinsi Banten akan berdampak pada peningkatan daya saing daerah.

"Itu hanya bisa dilakukan melalui dunia pendidikan," katanya menegaskan. (ADV)

Penulis: Habudin | Editor: Fadly.