36 Dapur MBG Dibekukan Akibat IPAL dan Keracunan

Pejabat pemerintah daerah bersama pihak pengawas program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai membahas pengawasan dapur MBG, standar SLHS, serta penanganan kasus IPAL dan keracunan makanan di Banten, Senin (18/05/2026).

FOKUS BANTEN - Pemerintah daerah memperketat pengawasan dapur MBG di Banten setelah 36 dapur dibekukan akibat persoalan IPAL dan kasus keracunan makanan.

Intinya:

• 36 dapur MBG dibekukan karena masalah IPAL dan keracunan makanan.
• Baru sekitar 20–25 persen dapur MBG berstatus SLHS.
• Jumlah dapur sudah melampaui target, tetapi penerima manfaat masih kurang 600 ribu orang.

Pengawasan terhadap dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini diperketat melalui penerapan standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Pemerintah daerah melakukan pengawasan mulai dari kualitas bahan makanan, kesehatan lingkungan, hingga instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Dapur yang tidak memenuhi standar kini bisa langsung dibekukan operasionalnya.

Dr. Komarudin, M.A.P., menegaskan fungsi pemerintah bukan hanya mengawasi, tetapi juga mendorong seluruh dapur MBG memenuhi standar kesehatan.

“Kalau itu harus SLHS, kewenangannya ada di kabupaten/kota. Nanti kita dorong supaya kabupaten/kota memberi izin, tetapi bukan berarti dipermudah begitu saja. Semua syarat tetap harus dipenuhi,” ujarnya.

Kenapa Pengawasan Dapur MBG Diperketat?

Pengawasan diperketat karena pemerintah daerah ingin memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar kesehatan lingkungan dan keamanan pangan agar tidak terjadi pelanggaran maupun kasus keracunan makanan di lapangan.

Pemerintah daerah juga disebut bertanggung jawab penuh terhadap dapur yang sudah memperoleh status SLHS.

“Jangan sampai sudah berstatus SLHS tapi masih ada keracunan. Itu bahaya,” katanya.

Kini pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membekukan dapur MBG yang bermasalah, terutama jika ditemukan pelanggaran serius terkait IPAL dan keamanan pangan.

“Bukan langsung dicabut, tapi dibekukan. Sekarang kita sudah punya kewenangan untuk membekukan,” jelasnya.

Berapa Banyak Dapur MBG yang Sudah Memenuhi Standar?

Saat ini jumlah dapur MBG yang telah memenuhi standar SLHS masih sekitar 20 hingga 25 persen karena proses evaluasi dilakukan bertahap dan setiap tahapan harus memenuhi persyaratan ketat.

Menurutnya, proses pemenuhan standar memang tidak mudah karena setiap tahapan harus melalui evaluasi ulang.

“Misalnya sudah maju satu tahap, nanti ada evaluasi lagi. Jadi memang pemenuhan persyaratannya belum maksimal,” katanya.

Ia juga meminta masyarakat dan media ikut membantu pengawasan dengan melaporkan persoalan yang ditemukan di lapangan.

Namun, ia mengingatkan agar persoalan tidak langsung diviralkan tanpa solusi. Kadang yang lebih cepat panas justru media sosialnya, bukan dapurnya.

“Jangan langsung diviralkan. Nanti yang disalahkan malah sekolah. Kalau cuma viral, jadinya hanya heboh saja,” ujarnya.

Kenapa Jumlah Dapur Sudah Banyak Tapi Penerima Manfaat Masih Kurang?

Jumlah dapur MBG sudah mencapai sekitar 133 dapur atau melebihi target awal 120 dapur, tetapi penerima manfaat baru sekitar 2,9 juta orang dari target 3,5 juta penerima manfaat.

Pemerintah mencatat masih ada kekurangan sekitar 600 ribu penerima manfaat lagi.

“Masih kurang sekitar 600 ribu penerima manfaat lagi,” katanya.

Selain itu, belum seluruh dapur menerapkan skema distribusi 3B atau tiga kali distribusi makanan dalam sehari.

Untuk memperluas jangkauan penerima manfaat, pemerintah tengah menyiapkan pengembangan melalui skema P3 dan wilayah P3T tahap kedua.

Apa Penyebab 36 Dapur MBG Dibekukan?

Sebanyak 36 dapur MBG dibekukan karena persoalan IPAL dan kasus keracunan makanan, terutama pada dapur yang dinilai tidak memenuhi standar keamanan pangan dan sanitasi lingkungan.

Jumlah dapur yang dibekukan meningkat signifikan. Sebelumnya hanya tercatat 11 dapur, kini naik menjadi sekitar 36 dapur.

“Paling banyak karena masalah IPAL dan kasus keracunan. Kalau sudah terjadi keracunan ya langsung dibekukan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan banyak dapur MBG berdiri di kawasan perkotaan dengan memanfaatkan bangunan bekas ruko atau tempat usaha lain karena sebelumnya program berjalan dalam fase percepatan.

“Sekarang bukan fase percepatan lagi. Dari sisi jumlah dapur sebenarnya sudah melebihi target, hanya penerima manfaatnya yang masih kurang,” katanya.

Bagaimana Sikap Pemerintah Soal Pemekaran Daerah?

Pemerintah daerah mendukung persiapan penataan wilayah dan pemekaran daerah meski kebijakan moratorium dari pemerintah pusat masih berlaku hingga saat ini.

Pemerintah provinsi disebut tetap mendorong kesiapan administrasi dan infrastruktur agar daerah siap ketika moratorium dicabut.

“Yang bisa dilakukan sekarang adalah mempersiapkan sarana-prasarana, administrasi, serta kebutuhan lain di wilayah yang bersangkutan,” ujarnya.

Persiapan itu mencakup rumah sakit, jalan, sekolah, hingga layanan publik lainnya agar pelayanan masyarakat lebih optimal jika penataan wilayah dilakukan.

Menurutnya, pembahasan penataan wilayah mencakup delapan kabupaten/kota yang nantinya akan dikaji ulang untuk menentukan format terbaik.

“Wilayah yang terlalu jauh diharapkan lebih ideal dalam pelayanan, sementara wilayah yang terlalu padat bisa lebih ringan bebannya,” katanya.

Hingga kini pemerintah belum memaparkan desain maupun skema rinci terkait penataan wilayah yang akan diterapkan.

Penulis: Sri Sulastri
Editor: Ibrahim