Diskusi Reformasi di Serang Soroti Ancaman Demokrasi
FOKUS SERANG - Diskusi reformasi di Kota Serang mengulas capaian dan ancaman kemunduran demokrasi Indonesia bersama akademisi, aktivis, dan mahasiswa.
Intinya:
- Forum refleksi reformasi digelar Nalar Politik Kawula Indonesia di Serang
- Akademisi dan aktivis soroti oligarki dan lemahnya penegakan hukum
- Mahasiswa diminta jaga ruang demokrasi dari tekanan dan represi
Komunitas diskursus publik Nalar Politik Kawula Indonesia menggelar forum bertajuk “Menakar Capaian, Mengkritik Kemunduran Demokrasi Indonesia” di Kota Serang.
Kegiatan ini menjadi bagian dari refleksi bulan reformasi, lebih dari dua dekade sejak tumbangnya rezim Soeharto pada Reformasi Indonesia 1998.
Tiga narasumber hadir dalam diskusi tersebut. Mereka adalah Arif Rahman, M.H., dosen Hukum Tata Negara UIN SMH Banten, Harry Ahmad Gunawan dari IDE Indonesia, serta M. Qolby Yusuf dari BEM Nusantara Banten.
Arif Rahman menjelaskan reformasi lahir dari akumulasi krisis politik, ekonomi, dan sosial pada akhir 1990-an.
Ia menegaskan, reformasi bukan sekadar pergantian rezim, tetapi upaya membangun sistem ketatanegaraan yang demokratis, transparan, dan menjunjung supremasi hukum.
Menurutnya, perubahan konstitusional pascareformasi telah membuka ruang demokrasi lebih luas, termasuk penguatan lembaga negara dan meningkatnya partisipasi publik.
Namun, Harry Ahmad Gunawan melihat kondisi demokrasi saat ini masih menghadapi tantangan serius.
Ia menyoroti praktik politik oligarkis, lemahnya penegakan hukum, serta dominasi kepentingan elite dalam pengambilan kebijakan.
Menurutnya, demokrasi tidak cukup berjalan secara prosedural, tetapi harus menghadirkan keadilan sosial dan berpihak pada rakyat.
Pandangan kritis juga datang dari M. Qolby Yusuf. Ia menilai ruang demokrasi perlu dijaga oleh masyarakat sipil, terutama mahasiswa.
Ia mengungkap kekhawatiran aktivis terhadap kondisi demokrasi yang dinilai semakin menyempit, terutama saat kritik publik sering mendapat tekanan atau respons represif.
Forum juga menyoroti meningkatnya keterlibatan unsur militer dalam sejumlah program pemerintah di daerah dan pusat.
Kondisi ini dinilai perlu dikaji secara kritis agar tidak memicu kekhawatiran masyarakat sipil, terlebih dengan munculnya kasus penyiraman air keras belakangan ini.
Apa yang Menjadi Sorotan Utama dalam Diskusi Ini?
Diskusi ini menyoroti sejumlah isu krusial dalam demokrasi Indonesia, mulai dari praktik oligarki, lemahnya penegakan hukum, hingga meningkatnya tekanan terhadap kebebasan berekspresi yang dirasakan aktivis dan masyarakat sipil.
Sejumlah peristiwa di lapangan juga disorot, termasuk tindakan represif oleh oknum aparat terhadap aksi masyarakat.
Aktivis menilai praktik tersebut berpotensi menciptakan iklim ketakutan dan menghambat kebebasan berpendapat di ruang publik.
Di sisi lain, forum tetap menilai peran kepolisian penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Namun, penguatan pengawasan dan akuntabilitas dinilai mendesak agar tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.
Ketua Divisi Riset dan Kajian Strategis Nalar Politik Kawula Indonesia, Eki Sahrudin, menegaskan pentingnya momentum reformasi sebagai ruang refleksi.
Ia menilai reformasi tidak boleh berhenti sebagai simbol sejarah, tetapi harus terus dihidupkan melalui partisipasi aktif masyarakat sipil dan mahasiswa.
“Reformasi lahir dari keberanian masyarakat sipil dan mahasiswa dalam memperjuangkan demokrasi. Oleh karena itu, semangat tersebut tidak boleh padam. Justru di tengah berbagai tantangan demokrasi hari ini, suara kritis dari mahasiswa dan masyarakat menjadi sangat penting untuk menjaga agar nilai-nilai reformasi tetap hidup,” ujar Eki.
Melalui forum ini, Nalar Politik Kawula Indonesia berharap diskursus demokrasi terus berkembang.
Kegiatan ini juga diharapkan mendorong kesadaran generasi muda untuk menjaga kebebasan sipil dan memperkuat praktik demokrasi di Indonesia.
Penulis: Sri Sulastri
Editor: Ibrahim
