Najib Hamas Soroti Pemotongan Rp480 M, Minta Dana Daerah Dikembalikan
Wakil Bupati Serang, Muhammad Najib Hamas
FOKUS SERANG - Wakil Bupati Serang, Muhammad Najib Hamas, meminta pemerintah pusat kembali memberi kepercayaan kepada daerah untuk mengelola dana transfer seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), menyusul dampak kebijakan efisiensi anggaran yang memotong dana transfer hingga Rp 480 miliar.
Intinya:
- Pemotongan dana transfer mencapai Rp 480 miliar berdampak ke daerah
- Najib minta kewenangan pengelolaan DAU dan DAK dikembalikan
- Kebijakan dinilai masih terasa tersentralisasi
- Pembangunan dan program strategis ikut terdampak
- Daerah tetap dukung program prioritas nasional
Dampak Pemotongan Dana Transfer
Najib Hamas mengungkapkan, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak langsung pada fiskal daerah. Salah satunya melalui pemotongan dana transfer sebesar Rp 480 miliar yang dirasakan oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, kondisi ini berpengaruh terhadap percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
“Tentunya ini secara langsung dan tidak langsung berdampak kepada percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya dalam hal pembangunan infrastruktur yang terdampak, tetapi juga percepatan tugas pembantuan dalam hal ini adalah pelaksanaan program-program strategis nasional dalam Asta cita,” ujarnya.
Harapan Otonomi Daerah Diterapkan Penuh
Najib berharap momentum hari otonomi daerah bisa menjadi titik penguatan kewenangan daerah, khususnya di Kabupaten Serang. Ia menilai kebijakan yang berjalan saat ini masih terasa seperti sentralisasi.
“Diharapkan ini menjadi masukan pemerintah pusat agar dasar aturan daerah ini sesuai dengan asas ya pendelegasian kewenangan yang disampaikan atau diberikan oleh pusat ke provinsi dan daerah,” katanya, Senin 27 April 2026.
Dukungan Program Nasional Tetap Berjalan
Meski demikian, Najib menegaskan pihaknya tetap mendukung program prioritas pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga sekolah takyat.
Namun, ia berharap pemerintah pusat juga memberikan ruang fiskal yang cukup bagi daerah agar dapat menangani persoalan di tingkat lokal.
“Sehingga bisa mensukseskan program nasional berkaitan dengan penguatan kualitas SDM, terutama birokrasi di pemerintah daerah,” ujarnya.
Minta Evaluasi dan Delegasi Kewenangan
Najib menekankan bahwa pemerintah daerah merupakan bagian dari satu kesatuan sistem pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah. Oleh karena itu, ia meminta adanya evaluasi menyeluruh agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih optimal.
“Semoga program yang bisa direalisasikan oleh daerah bisa didelegasikan ke daerah. Namun yang kewenangannya pusat dijalankan oleh pusat. Tentunya ini membutuhkan daya dukung anggaran yang cukup,” ujarnya.
Ia juga menyoroti tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pembangunan yang membutuhkan dukungan anggaran memadai.
“Dana alokasi khusus secara proporsional diharapkan dikembalikan kepada daerah baik itu dana alokasi khusus untuk fisik maupun non-fisik,” tegasnya.
FAQ
Apa yang disoroti Wakil Bupati Serang?
Pemotongan dana transfer sebesar Rp 480 miliar dan dampaknya terhadap daerah.
Apa permintaan utama yang disampaikan?
Pemerintah pusat diminta mengembalikan kewenangan pengelolaan DAU dan DAK ke daerah.
Apa dampak kebijakan efisiensi anggaran?
Berdampak pada pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan program strategis nasional di daerah.
Apakah daerah tetap mendukung program pusat?
Ya, termasuk program MBG, KDMP, dan sekolah takyat tetap didukung.
Penulis: Fuad Hasan
Editor: Ibrahim
