Anggaran Sekolah Gratis Disebut Tak Cukup, MBG Justru Kebagian Lebih Besar di APBN 2026
FOKUS INDONESIA - Pemerintah menyatakan belum sanggup menjalankan kewajiban sekolah gratis untuk SD dan SMP, termasuk swasta. Alasannya klasik: anggaran belum mencukupi.
Di saat yang sama, dokumen APBN 2026 menunjukkan alokasi besar dari anggaran pendidikan justru mengalir ke program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Nilainya tidak kecil, mencapai Rp 223 triliun.
Sekolah Gratis Dinilai Terlalu Mahal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menghitung kebutuhan dana untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi soal sekolah gratis sebesar Rp 183,4 triliun.
Angka itu mencakup sekolah negeri dan swasta di jenjang SD dan SMP.
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti menyebut simulasi tersebut sudah menghitung berbagai skema pembiayaan.
Usulan total ya, dari simulasi tersebut baik swasta maupun negeri Rp 183,4 triliun, kami menghitung untuk swasta dengan pendekatan yang kami sampaikan sebelumnya, kata Suharti dalam rapat Komisi X DPR, 10 Juli 2025.
Pagu Kementerian Jadi Batasan
Menurut Suharti, kebutuhan anggaran tersebut jauh melampaui kemampuan fiskal kementeriannya.
Untuk 2026, pagu indikatif Kemendikdasmen hanya Rp 33,65 triliun.
Jadi belum memungkinkan barangkali dengan kapasitas fiskal yang ada untuk membiayai keseluruhan kebutuhan sekolah baik negeri maupun swasta, tambahnya.
Putusan MK Masih Menunggu
Kewajiban pendidikan dasar gratis ini lahir dari putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan pada 27 Mei 2025 di Jakarta.
MK menyatakan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD 1945, kecuali dimaknai pemerintah wajib menjamin pendidikan dasar tanpa biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta.
MBG Dapat Porsi Besar
Total anggaran pendidikan dalam APBN 2026 tercatat Rp 769,1 triliun.
Dari jumlah itu, hampir 30 persen atau Rp 223 triliun dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis.
MBG secara keseluruhan menelan anggaran Rp 335 triliun, dengan sumber terbesar berasal dari sektor pendidikan.
Rincian Sumber Dana MBG
- Pendidikan: Rp 223 triliun atau 83,4 persen.
- Kesehatan: Rp 24,7 triliun atau 9,2 persen.
- Ekonomi: Rp 19,7 triliun atau 7,4 persen.
Angka yang Bicara
Perbandingan dua angka ini langsung menarik perhatian.
Satu program dinilai terlalu berat untuk dijalankan, sementara program lain justru mendapat alokasi lebih besar dari pos anggaran yang sama.
Di atas kertas, hitung-hitungan anggaran terus berjalan. Di ruang kelas, putusan MK masih menunggu giliran.
FAQ
Apa yang dimaksud sekolah gratis dalam putusan MK?
Sekolah gratis yang dimaksud adalah pendidikan dasar jenjang SD dan SMP tanpa biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi pada 27 Mei 2025.
Berapa anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan putusan MK?
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menghitung kebutuhan anggaran sebesar Rp 183,4 triliun untuk membiayai SD dan SMP negeri serta swasta.
Mengapa pemerintah menyebut belum mampu menjalankan sekolah gratis?
Pemerintah menyatakan kapasitas fiskal belum mencukupi. Pagu indikatif Kemendikdasmen untuk 2026 tercatat Rp 33,65 triliun.
Berapa total anggaran pendidikan di APBN 2026?
Total anggaran pendidikan dalam APBN 2026 mencapai Rp 769,1 triliun.
Berapa alokasi anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis?
Dari anggaran pendidikan tersebut, Rp 223 triliun atau sekitar 30 persen dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis.
Dari mana saja sumber dana program MBG?
Program MBG didanai dari tiga sektor, yakni pendidikan sebesar Rp 223 triliun, kesehatan Rp 24,7 triliun, dan ekonomi Rp 19,7 triliun.
Apakah program MBG hanya dibiayai dari anggaran pendidikan?
Tidak. Meski sebagian besar dananya berasal dari sektor pendidikan, MBG juga menggunakan anggaran dari sektor kesehatan dan ekonomi.
Apakah putusan MK sudah dijalankan?
Hingga pembahasan anggaran APBN 2026, putusan MK terkait sekolah gratis SD-SMP belum dijalankan secara penuh oleh pemerintah.
