BNPP Raih Nilai Reformasi Birokrasi 81,48 pada 2025, Naik 7,6 Poin

Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian BNPP RI Belly Isnaeni menyampaikan capaian Reformasi Birokrasi BNPP tahun 2025 yang meningkat menjadi 81,48 dengan kategori A-.

FOKUS NASIONAL - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI mencatat peningkatan capaian Reformasi Birokrasi (RB) 2025 dengan indeks sebesar 81,48 atau kategori A- (Memuaskan dengan Catatan). Capaian tersebut meningkat 7,6 poin dibandingkan tahun 2024 yang memperoleh nilai 73,88 dengan kategori BB.

Intinya:

• BNPP meraih indeks Reformasi Birokrasi 2025 sebesar 81,48 dengan kategori A-.
• Nilai tersebut meningkat 7,6 poin dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 73,88.
• BNPP mencatat sejumlah indikator strategis dengan nilai tinggi, termasuk Opini BPK 100 persen dan Survei Kepuasan Masyarakat 91,69.
• PLBN Entikong dan PLBN Motamasin memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
• BNPP berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan dari Kementerian PANRB.

BNPP Catat Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi

Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian BNPP RI Belly Isnaeni menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran yang telah berkontribusi dalam mendorong percepatan reformasi birokrasi di lingkungan BNPP.

"Pencapaian ini merupakan hasil dari komitmen dan kerja bersama seluruh pegawai BNPP dalam membangun birokrasi yang semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan. Predikat A- menjadi bukti bahwa upaya pembenahan tata kelola organisasi yang selama ini dilakukan telah menunjukkan hasil yang positif," kata Belly dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Didorong Sejumlah Indikator Strategis

Menurut Belly Isnaeni, peningkatan nilai Reformasi Birokrasi BNPP didorong oleh berbagai capaian positif pada sejumlah indikator strategis.

Selain itu, capaian tindak lanjut rekomendasi opini BPK sebesar 81,65 persen dan Survei Penilaian Integritas sebesar 81,03 persen turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja reformasi birokrasi BNPP.

PLBN Entikong dan Motamasin Raih Predikat WBK

Dalam aspek pembangunan Zona Integritas, BNPP juga mencatatkan prestasi dengan diraihnya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong dan PLBN Motamasin.

Sepanjang tahun 2025, BNPP turut mendukung implementasi Reformasi Birokrasi Tematik melalui berbagai upaya yang berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, percepatan hilirisasi, penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan, serta peningkatan akses, kualitas, dan mutu layanan pendidikan, khususnya di kawasan perbatasan negara.

"Reformasi birokrasi tidak hanya berbicara mengenai perbaikan proses internal organisasi semata, tetapi juga tentang bagaimana birokrasi mampu menghadirkan dampak yang nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, berbagai program yang dijalankan BNPP terus diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan dan mempercepat pembangunan kawasan perbatasan negara," ujar Belly.

BNPP Siapkan Langkah Perbaikan

Meski mencatatkan peningkatan yang signifikan, hasil evaluasi juga memberikan sejumlah catatan perbaikan yang perlu menjadi perhatian BNPP ke depan.

• Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
• Peningkatan pengelolaan pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR!.
• Penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa.
• Peningkatan kualitas statistik sektoral.

BNPP menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian PANRB sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.

"Ke depan, BNPP berkomitmen terus meningkatkan kualitas reformasi birokrasi agar semakin efektif, akuntabel, adaptif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan," tutur Belly Isnaeni.

Penulis: Fuad Hasan | Editor: Ibrahim