DPR RI dan Media Diminta Kritis, Jangan Seremonial
FOKUS BANTEN - Forum Komunikasi dan Sosialisasi Energi DPR RI di Banten menekankan kolaborasi media dan DPR RI harus kritis, terbuka, dan tidak berhenti pada kegiatan seremonial.
Intinya:
- Forum DPR RI di Banten dihadiri sekitar 70 peserta dari jurnalis dan perwakilan lembaga.
- Media diminta tetap kritis dan independen dalam mengawal kebijakan publik.
- Peserta menyoroti pentingnya transparansi informasi dan tindak lanjut forum.
Forum Komunikasi dan Sosialisasi Energi DPR RI digelar di Banten pada 06/05/2026. Kegiatan ini dihadiri Kepala Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI, Perwakilan Biro Pemberitaan Parlemen, Wakil Gubernur Banten, Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI, para pejabat, serta rekan jurnalis.
Acara tersebut mengangkat tema “Kolaborasi DPR RI dan Media dalam Mengawal Aspirasi Rakyat secara Konstruktif dan Berimbang.” Sekitar 70 peserta dari kalangan jurnalis, perwakilan lembaga, dan mitra kerja hadir dalam forum itu.
Kenapa Media Diminta Tetap Kritis?
Peserta forum menilai media tidak cukup hanya menyampaikan informasi. Media juga harus menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan publik secara kritis dan independen agar pengawasan terhadap aspirasi rakyat tetap berjalan.
Dalam forum tersebut, sejumlah peserta menyoroti pentingnya peran media sebagai pengawas kebijakan publik. Kolaborasi dengan DPR RI dinilai harus tetap menjaga independensi dan daya kritis media.
Dr. Muhammad Najib Ibrohim, S.A.G.M.H, selaku biro pemberitaan parlemen sekjen DPR RI, mengatakan, “Kolaborasi ini harus menghasilkan dampak nyata. Media tidak boleh kehilangan daya kritisnya, dan DPR RI juga harus terbuka terhadap pengawasan,” menjadi salah satu penekanan dalam diskusi.
Apa yang Jadi Sorotan dalam Forum DPR RI di Banten?
Forum ini tidak hanya menjadi ruang dialog antara DPR RI dan media, tetapi juga memunculkan harapan agar kegiatan serupa lebih substansial dan memiliki tindak lanjut yang jelas di lapangan.
Kegiatan tersebut juga dimanfaatkan sebagai ajang mempererat relasi antara DPR RI, pemerintah daerah, dan insan pers. Namun, peserta berharap forum berikutnya tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa dampak nyata.
Peserta forum turut menyoroti pentingnya transparansi informasi publik. Selain itu, media juga diharapkan mendapat akses lebih luas dalam mengawal isu strategis, termasuk kebijakan energi dan pembangunan daerah.
Di sisi lain, penyelenggara menyampaikan komitmen untuk memperluas jangkauan kegiatan serupa, baik dari sisi jumlah peserta maupun lokasi pelaksanaan agar diskursus yang dibangun lebih inklusif dan berdampak.
Bagaimana Harapan dari Wakil Gubernur Banten?
Wakil Gubernur berharap kegiatan ini tidak hanya memperkuat hubungan antara DPR RI dan media, tetapi juga mendorong kualitas demokrasi melalui pemberitaan yang akurat, berimbang, dan berpihak pada kepentingan publik.
Wakil Gubernur mengatakan, Kegiatan ini diharapkan tidak hanya memperkuat hubungan antara DPR RI dan media, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas demokrasi melalui pemberitaan yang akurat, berimbang, dan berpihak pada kepentingan publik.
Kolaborasi DPR RI dan media dinilai hanya akan bermakna apabila disertai komitmen pada transparansi, kritik yang sehat, dan keberpihakan pada aspirasi rakyat, bukan sekadar seremon.
Penulis: Sri Sulastri
Editor: Ibrahim
