Apa Saja Isi dari Dekrit Presiden 1959 yang Menjadi Dasar dari Perubahan Tatanan Negara Tersebut

FAQ Singkat – Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Apa isi Dekrit Presiden 1959?
Dekrit Presiden 1959 berisi pembubaran Konstituante, pemberlakuan kembali UUD 1945, pencabutan UUDS 1950, serta pembentukan MPRS dan DPAS.

Mengapa Dekrit Presiden 1959 dikeluarkan?
Karena Konstituante gagal menyusun UUD baru sehingga terjadi kebuntuan politik dan ketidakstabilan pemerintahan.

Apa dampak utama Dekrit Presiden 1959 bagi Indonesia?
Dekrit ini mengakhiri Demokrasi Parlementer dan mengembalikan Indonesia ke sistem presidensial berdasarkan UUD 1945.

Apakah Dekrit Presiden 1959 mengubah konstitusi negara?
Ya. Dekrit Presiden 1959 mengakhiri UUDS 1950 dan menetapkan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

Mengapa MPRS dan DPAS dibentuk setelah dekrit?
Karena lembaga negara menurut UUD 1945 belum dapat dibentuk melalui pemilu sehingga dibentuk lembaga sementara.

Baik. Berikut versi final rewrite + pengembangan mendalam yang lebih kuat secara pedagogis, SEO Edu 2026, dan Information Gain, disusun sebagai Panduan Belajar Lengkap & Kunci Jawaban IPS Kelas 9.
Konten ini aman YMYL, siap Featured Snippet, dan ramah siswa–orang tua.

🎯 Isi utama Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah:

1. Pembubaran Konstituante
2. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945
3. Pencabutan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950
4. Pembentukan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara)
5. Pembentukan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara)

👉 Makna kunci: Sejak dekrit ini, Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 dan mengakhiri sistem Demokrasi Parlementer.

✨ Mengapa Dekrit Presiden 1959 Sangat Penting?

Halo, pejuang ilmu! 👋
Pada materi IPS Kelas 9 ini, kamu sedang mempelajari perjalanan ketatanegaraan Indonesia, khususnya masa Demokrasi Parlementer yang penuh dinamika dan ketidakstabilan.

Salah satu peristiwa paling menentukan dalam periode tersebut adalah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Keputusan ini tidak hanya mengubah konstitusi, tetapi juga arah sistem pemerintahan Indonesia hingga hari ini.

📌 Pengingat etika belajar:
Kunci jawaban digunakan untuk mengoreksi dan memahami, bukan sekadar menyalin. Dengan memahami alurnya, kamu akan lebih siap menjawab soal uraian, HOTS, maupun diskusi kelas.

📘 Soal IPS Kelas 9 (Parafrasa Soal Buku)

❓ Pertanyaan

“Apa saja isi dari Dekrit Presiden 1959 yang menjadi dasar perubahan tatanan negara Indonesia?”

✅ Jawaban Tegas (Jawaban Inti)

Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 terdiri atas lima poin utama, yaitu:

1. Pembubaran Konstituante
2. Pemberlakuan kembali UUD 1945
3. Pencabutan UUDS 1950
4. Pembentukan MPRS
5. Pembentukan DPAS

Kelima poin inilah yang menjadi fondasi perubahan ketatanegaraan Indonesia.

📖 Pembahasan Lengkap (Step-by-Step ala Guru)

Agar tidak sekadar hafal, mari kita pahami alasan dan dampak dari setiap isi dekrit.

1️⃣ Pembubaran Konstituante

Apa itu Konstituante?
Konstituante adalah lembaga negara hasil Pemilu 1955 yang bertugas menyusun Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti UUDS 1950.

Masalah yang terjadi:

• Anggota Konstituante berasal dari berbagai aliran ideologi:
  • Nasionalis
  • Islam
  • Komunis
• Perdebatan tajam tentang dasar negara
• Sidang berulang kali gagal mencapai kuorum

📉 Akibatnya:
Negara mengalami kebuntuan politik yang berkepanjangan.

👉 Kesimpulan:
Karena gagal menjalankan tugasnya, Konstituante dibubarkan melalui Dekrit Presiden.

2️⃣ Pemberlakuan Kembali UUD 1945

Mengapa UUD 1945 dipilih kembali?

• Merupakan konstitusi asli hasil perjuangan kemerdekaan
• Lebih sederhana dan tegas
• Memberikan kekuasaan eksekutif yang jelas kepada Presiden

📘 Dengan kembali ke UUD 1945:

• Sistem pemerintahan berubah menjadi presidensial
• Presiden tidak mudah dijatuhkan oleh parlemen

👉 Inilah langkah utama untuk mengakhiri ketidakstabilan politik.

3️⃣ Pencabutan UUDS 1950

UUDS 1950 adalah dasar dari sistem Demokrasi Parlementer, di mana:

• Presiden hanya sebagai kepala negara
• Pemerintahan dijalankan oleh kabinet
• Kabinet bertanggung jawab kepada DPR

⚠️ Masalah utama sistem ini:

• Kabinet sering berganti
• Rata-rata usia kabinet sangat pendek
• Program pembangunan tidak berkelanjutan

👉 Karena itu, UUDS 1950 dicabut secara resmi melalui Dekrit Presiden 1959.

4️⃣ Pembentukan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara)

Setelah kembali ke UUD 1945, MPR seharusnya menjadi lembaga tertinggi negara, tetapi pemilu belum memungkinkan.

📌 Solusinya: Dibentuklah MPRS.

Fungsi MPRS:

• Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
• Mengangkat Presiden dan Wakil Presiden

Keanggotaannya terdiri dari:

• Wakil partai politik
• Golongan fungsional
• Tokoh masyarakat

5️⃣ Pembentukan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara)

DPAS memiliki fungsi:

• Memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden

📘 Catatan penting:

• DPAS tidak membuat keputusan
• DPAS tidak menjalankan pemerintahan
• DPAS hanya memberi masukan agar kebijakan Presiden sesuai UUD 1945

🧠 Jebakan Soal & Tips Guru (Information Gain)

⚠️ Kesalahan paling sering terjadi:

• Siswa hanya menyebut 3 isi dekrit
• Lupa mencantumkan MPRS dan DPAS

✅ Tips aman saat ujian:

Jika soal berbunyi “Apa saja isi Dekrit Presiden 1959”, jawaban lengkapnya selalu 5 poin.

📌 Untuk soal esai bernilai tinggi, tambahkan:

• Latar belakang dekrit
• Dampaknya bagi sistem pemerintahan

📝 Latihan Tambahan (Soal Serupa – Bukan dari Buku)

Soal 1

Mengapa Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dianggap sebagai jalan keluar dari krisis politik?

Jawaban contoh:
Karena Dekrit Presiden 1959 mengakhiri kebuntuan Konstituante dan menciptakan stabilitas pemerintahan dengan kembali ke UUD 1945.

Soal 2

Sebutkan dua dampak utama Dekrit Presiden 1959 bagi kehidupan politik Indonesia!

Jawaban contoh:

1. Berakhirnya sistem Demokrasi Parlementer
2. Menguatnya sistem presidensial berdasarkan UUD 1945

❓ FAQ – Pertanyaan yang Sering Ditanyakan

Apakah Dekrit Presiden 1959 melanggar konstitusi?
Tidak. Dekrit ini dipandang sebagai langkah darurat konstitusional untuk menyelamatkan negara.

Mengapa rakyat mendukung Dekrit Presiden 1959?
Karena rakyat lelah dengan ketidakstabilan politik dan seringnya pergantian kabinet.

Apa perbedaan utama UUDS 1950 dan UUD 1945?

• UUDS 1950

  • Sistem parlementer
  • Presiden hanya simbol negara
  • Kabinet bertanggung jawab kepada DPR

• UUD 1945

  • Sistem presidensial
  • Presiden memegang kekuasaan eksekutif
  • Pemerintahan lebih stabil

🏁 Kesimpulan & Motivasi Belajar

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan titik balik sejarah ketatanegaraan Indonesia. Melalui dekrit ini:

• Indonesia kembali ke UUD 1945
• Sistem pemerintahan menjadi lebih stabil
• Dibentuk lembaga negara baru (MPRS dan DPAS)

🎯 Ingat:
Sejarah bukan sekadar hafalan, tetapi pemahaman sebab–akibat. Jika kamu paham logikanya, soal apa pun bisa kamu hadapi dengan percaya diri.

Terus semangat belajar, karena memahami sejarah berarti memahami arah masa depan bangsa 🇮🇩🚀